Konser Lady Gaga di Indonesia sebaiknya dibatalkan

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Di Indonesia sedang heboh kontroversi konser Lady Gaga yang dibatalkan. Konser "Ratu Monster" yang rencananya diadakan pada 3 Juni di Jakarta itu tidak mendapat izin dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Senada dengan Polda, anggota parlimen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju dan mendukung sikap yang diambil oleh Polda tersebut yang dianggap sebagai salah satu bentuk selektifitas terhadap budaya asing.

"Sikap selektif dan pencegahan terhadap intervensi budaya asing itu harus dilakukan secara tegas dan ukuran pencegahannya juga harus berdasarkan norma hukum yang berlaku dengan dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukumnya," kata anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah kepada Antara News. Basarah berkata demikian atas asumsi bahawa bangsa Indonesia tengah mengalami krisis jati diri ke-Indonesia-annya.

Rencana diadakannya konser Gaga memang sudah menjadi kontroversi sejak awal. Dimulai dari fatwa  Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan konser penyanyi nyentrik tersebut hingga ancaman Front Pembela Islam (FPI) yang akan membubarkan konser tersebut jika jadi dilaksanakan. Kontroversi ini masih berlanjut hingga sekarang dan masih belum menemui titik terang. Banyak pro dan kontra meliputinya. Ada yang setuju dengan diadakannya konser Lady Gaga, tidak sedikit yang menginginkan konser itu dibatalkan. Saya sendiri, lebih setuju jika konser itu digagalkan.

Banyak alasan mengapa konser Lady Gaga di Indonesia harus dibatalkan. Menurut Indonesian Police Watch (IPW), yang dikutip oleh Kompas.com,  terdapat tiga alasan konser Gaga harus digagalkan. Pertama, Indonesia harus mengacu kepada Undang-undang (UU) Pornografi yang menyangkut semua bentuk pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan pornoaksi. Undang-undang ini tidak hanya berlaku kepada warga negara Indonesia (WNI) saja, tetapi juga kepada warga asing yang sepatutnya menghormati Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar sedunia. Kedua, rencana konser Gaga sudah menjadi kontroversi sejak awal yang berpotensi menggugat keamanan dan ketertiban masyarakat serta konflik sosial antarkelompok. Ketiga, adanya politisasi mengenai kontrofersi. Kata Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, "terbukti, kelompok-kelompok politik sudah ikut cawe-cawe dalam menekan Polri. Padahal, Polri seharusnya profesional dalam menegakkan UU Pornogafi."

Saya pribadi setuju dengan alasan-alasan yang dilontarkan oleh IPW, terutama alasan kedua. Jika konser Gaga dilaksanakan, dikhawatirkan FPI  benar-benar membuktikan ancamannya. Dengan ancaman FPI yang akan membubuarkan Konser Gaga jika konser tersebut diadakan, sudah pasti kekecohan akan berlaku di tempat diadakannya konser tersebut. Akan terjadi konflik fisik maupun psikis antara pendudkung FPI dan pendukung Gaga.Terutama konflik fisik, pertumpahan darah sudah dapat dipastikan berlaku mengingat aksi FPI selama ini dikenal keras dan tidak kenal toleransi.  Konflik ini tentu saja tidak akan berhenti di situ, para pendukung masing-masing pihak akan berseteru bahkan merambah ke jalur hukum.

Untuk alasan ketiga, politisasi kontroversi konser ini, menurut saya, dapat berpotensi adanya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bisa saja para kelompok politik tertentu melakukan atau menerima suap demi kepentingan popularitas kelompok politiknya. Selain itu, komentar-komentar mereka yang dimuat atau disiarkan media juga dapat mengaburkan "pandangan" masyarakat.

Menaggapi alasan pertama, saya setuju-tidak setuju tapi lebih berat ke setuju. Memang Lady Gaga dikenal dengan pakaiannya yang selalu terbuka yang boleh dikaitkan dengan pornografi serta pendiriannya yang menganut fahaman satanisme. Karakter Lady Gaga ini dikhawatirkan dapat merusak moral bangsa apalagi penggemar Lady Gaga di Indonesia lebih banyak dari kalangan remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri. Jika jati diri seperti Lady Gaga yang mereka terapkan, maka betullah pendapat Ahmad Basrah bahwa bangsa Indonesia berpotensi mengalami krisis jati diri ke-Indonesia-annya.

Namun perlu digarisbawahi bahwa konser yang mungkin akan berlangsung dua jam saja belum tentu menimbulkan perubahan jati diri yang signifikan. Tanpa adanya konser pelantun Poker Face tersebut sekalipun, para penggemar Lady Gaga  sudah mendapatkan pengukuhan (reinforcement) pengaruh Lady Gaga melalui media terutama Internet. Mereka mungkin sudah terpengaruh dengan idealisme Lady Gaga yang mendukung homoseksualitas dan satanisme bahkan sebelum adanya kontroversi kedatangan Lady Gaga ke Indonesia.

Penggemar Lady Gaga yang kebanyakan masih remaja. Gambar didapat dari Kompas.com

Mengenai potensi pornografi dan pornoaksi yang mungkin ditimbulkan oleh adanya konser Lady Gaga, ini tidak 100 persen benar juga tidak sepenuhnya salah. Banyak kalangan masyarakat menanggapi bahwa dangdut seronok di kawasan lokal tertentu dinilai lebih "panas" berbanding aksi Lady Gaga. Bahkan ini dianggap lebih berbahaya daripada aksi panggung Lady Gaga. Menurut hemat saya, baik Lady Gaga maupun artis dangdut "panas" sama-sama berpotensi menyebarkan pornografi dan pornoaksi sehingga bisa merusak moral bangsa. Bedanya, Lady Gaga mendapat perhatian luas dan liputan di berbagai media karena dia merupakan artis mainstream di dunia bahkan di Indonesia. Konsernya pun diadakan di Jakarta yang notabenennya pusat negara. Jadi wajar jika konser Lady Gaga mendapat banyak kritikan dan kecaman berbanding konser dangdut yang cuma se-level "iwak peyek". Ini juga yang menjadi salah satu alasan munculnya tanggapan dan kebijakan dari  Polda, Polri serta kelompok politik Tanah Air. Sementara itu, konser seronok artis dangdut yang mampu "menggoyangkan" sahwat tidak mendapat tanggapan dari pihak berkuasa mungkin karena sifatnya yang underground atau lebih berada di lingkungan akar-umbi (grassroot) sehingga tidak mendapat liputan meluas oleh media dan tertutup dari tangan kebijakan pihak berkuasa. Memang sudah sifat media yang hanya fokus kepada kejadian di dunia mainstream.

Atas alasan tersebut, banyak anggota masyarakat yang menilai pemerintah tidak adil dalam menegakkan UU pornografi karena pilih kasih melarang konser Gaga dan membiarkan konser dangdut seronok. Dalam pandangan saya, Polri memang belum tegas menegakkan UU pornografi, terbukti masih banyak konser dangdut terselubung yang belum dicekal. Namun bukan berarti kita boleh menghardik Polri atau pemerintah pada umumnya karena menggagalkan konser Gaga. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita mendukung tindakan pemerintah dalam memerangi pornografi dan pornoaksi. Meskipun belum semua konser yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi mendapat penanganan pemerintah, kita bisa bertindak sebagai pelapor jika memang menjumpai konser sedemikian.

Media juga perlu adil memberitakan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan orang awam. Menurut saya, adanya sikap pilih kasih pemerintah dalam menangani kasus pornografi dan pornoaksi dikarenakan pemberitaan media yang juga pilih kasih. Media sebagai pengawas masyarakat dan pemerintah kurang bertindak adil dalam menyediakan informasi yang memberi pencerahan baik kepada pemerintah ataupun mastarakat. Media Indonesia hanya pandai memanfaatkan kedaaan untuk meraup keuntungan korporat. Media Indonesia cuma suka memanas-manasi dan ini sangat bahaya bagi persatuan dan keutuhan negara. Semoga kita semua bisa lebih bijak menilai sesuatu dan dapat menggunakan akal sehat dalam menanggapi sesuatu. Sekian dan terima kasih.

Read More

Perempuan Afganistan ini dipenjara karena diperkosa

Selamat pagi Indonesia,

Sebelumnya, saya mau mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga sektor pendidikan di Indonesia lebih dihargai, dana pendidikan tidak dikorupsi, semua warga mendapat akses pendidikan secara adil dan merata, dan semoga pendidikan Indonesia tambah maju. Yang tidak kalah penting, semoga penyelidikan dan inovasi di bidang pendidikan semakin mendapat prioritas oleh pemerintah dan swasta agar dapat menunjang pembangunan di bidang lainnya seperti sains, teknologi, ekonomi, politik, dan juga sosial. Ini penting agar kita tidak ketinggalan dengan negara maju dan terlepas dari teori serta paradigma primitif yang menterbelakangkan manusia, seperti yang terjadi di Afganistan.

Sebuah peristiwa perampasan nilai hak asasi manusia telah terjadi di Afganistan. Seorang perempuan dipenjarakan karena menjadi korban pemerkosaan oleh suami sepupunya sendiri sampai melahirkan seorang anak. Bahkan anak yang dilahirkan terpaksa dibesarkan di penjara. Perempuan yang bernama Gulnaz itu dijatuhi hukuman penjara 3 tahun, 9 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dia bisa saja dibebaskan jika mau MENIKAHI SI PEMERKOSA. Dunia sepertinya sudah terbalik atau memang kembali ke kedudukan asal. Seorang korban perkosaan dipaksa menikahi pelaku pemerkosaannya jika tidak mau dipenjarakan. Bukankah seharusnya sudah menjadi tanggungjawab si pemerkosa untuk menikahi si korban? Mengapa menjadi terbalik seperti ini? Sungguh tidak adil sekali bagi perempuan ini.

Korban bersama anaknya di penjara. Meskipun dia sudah memilih untuk menikahi pemerkosanya, dia tetap dipenjarakan. 

Kenapa dia dipenjarakan sedangkan dia yang merugi? Ini karena hukum primitif di negara konflik itu yang masih menganggap perkosaan adalah peristiwa perzinaan yang membawa aib kepada keluarga dan masyarakat. Mengapa dia yang dianggap membawa aib? Bagaimana dengan pelaku pemerkosaan sendiri? Apakah dia dianggap dikenakan aib? Sungguh tidak masuk akal waras. Jika memang pemerkosaan itu suatu perzinaan yang membawa aib kepada masyarakat, mengapa itu harus terjadi? Mengapa lelaki bangsat itu harus melakukan perkosaan jika dia dan masyarakatnya tidak mau kena aib? Bukan keinginan perempuan itu untuk diperkosa dan memalukan keluarga serta masyarakatnya. Dia murni tidak bersalah. Dialah korban. Mengapa dia yang perlu menanggung hukuman? Seharusnya pemerkosa laknat itu yang dihukum seberat-beratnya karena dia telah merampas keperawanan seorang perempuan yang masih keluarganya sendiri. Dia juga yang menyebabkan aib keluarganya. Kenapa dia dibiarkan bebas?

Jika sudah hukumnya si korban pemerkosaan harus menikahi si pemerkosannya, maka tidak akan heran jika nanti dalam rumah tangga si pemerkosa akan bertindak semena-mena terhadap si korban. Ini karena si pemerkosa menganggap dirinya diperlukan sehingga dia merasa superior terhadap si korban. Maka tidak dapat dipungkiri kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga akan terjadi. Dan perempuan selamanya akan tertindas jika hukum seperti ini masih dibiarkan.

Sungguh dunia kejam terhadap perempuan. Kejadian-kejadian seperti inilah yang tidak saya sukai. Ini sungguh bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Ini diskriminasi gender. Laki-laki bebas melakukan kejahatan kemanusiaan tanpa hukuman yang mengancam sementara perempuan dianggap mendurhaka jika menuntut keadilan. Semoga ini tidak terjadi di negara Indonesia. Semoga.

Sumber: kompas

Read More

Hari Buruh Sedunia dan demonstrasi di Indonesia, wajarkah?

Salam bulan Mei

Tidak terasa bulan April sudah resmi berakhir digantikan oleh bulan Mei yang diawali dengan Hari Buruh Sedunia (HBS) atau lebih dikenali sebagai May Day.

Setiap tahun peringatan HBS ditandai dengan hari libur sehari baik bagi golongan buruh maupun golongan bukan buruh, termasuk para pelajar. Banyak yang menggunakan kesempatan hari libur ini untuk bersantai bersama keluarga, berlibur ke tempat pariwisata, bertemu kawan lama, dan tidak jarang juga dijadikan sebagai momentum untuk berdemonstrasi.

Gambar ilustrasi

Tidak dipungkiri lagi, setiap tanggal 1 Mei pasti ada demonstrasi jalanan dilakukan oleh beberapa kelompok buruh terutama di negara berkembang yang mana sektor buruh masih tinggi. Di Indonesia saja, hari ini jalan menuju Bandara Soekarno Hatta lumpuh disebabkan blokade oleh ribuan buruh yang menuntut pemerintah menghapus sistem kerja kontrak dan upah murah. Mereka melakukan aksi blokade dengan cara memarkir sepeda motor di Jalan Thamrin sehingga arus lalu lintas macet total. Akhirnya, polisi dan petugas dari Dinas Perhubungan Kota Tangerang terpaksa merayu mereka untuk membuka jalan demi kepentingan pengguna jalan yang lain, tetapi para buruh masih bersikukuh.

Ada juga golongan buruh yang memilih untuk berhimpun secara damai melalui rapat akbar seperti yang dilakukan oleh puluhan ribu buruh di Jawa Barat dan Jabodetabek. Para buruh yang berasal dari berbagi perserikatan buruh ini mengadakan orasi di stadiun Gelora Bung Karno menuntut perbaikan kesejahteraan buruh melalui upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral (UMS). Mereka juga menuntut agar sistem outsourcing dan kerja kontrak dihapuskan. Aksi ini relatif aman dan terkendali dengan adanya persembahan hiburan oleh grup band Slank.

Lain di Jakarta lain pula di kota lain. Dalam rangka memperingati HBS, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Mahasiswa Universitas Gajah Mada bersama-sama dengan masyarakat Jogja berdemo di depan gedung DPRD Jogjakarta. Sama halnya dengan tuntutan demo di Jakarta, mereka menyeru agar sistem outsourcing ditiadakan dan buruh diberi upah yang layak. Di Kediri pula, sekitar 400 pekerja pabrik rokok PT Topten Tobacco berunjuk rasa di depan gedung DPRD untuk menyerukan tuntutan yang sama.

Mengapa HBS selalu diwarnai dengan demonstrasi? Walaupun demonstrasi peringatan HBS tahun ini dilaporkan relatif aman dibanding tahun-tahun sebelumnya, mengapa tetap terjadi demonstrasi oleh para buruh dengan jumlah dan intensitas yang signifikan di negara kita? Tidak lain, ini disebabkan oleh tingkat kesejahteraan buruh di Indonesia yang masih rendah dan tidak mendapat sentuhan keprihatinan dari pemerintah secara sewajarnya. Suara mereka dibungkam atas ancaman pemecatan. Ini seperti yang terjadi di Bandar Lampung di mana banyak buruh takut bergabung perserikatan buruh dan turun ke jalan untuk berunjuk rasa karena sudah banyak terjadi pemecatan kepada buruh yang berani menuntut banyak. Upah minimum yang mereka terima juga masih rendah dan tidak sebanding dengan biaya hidup yang perlu dikeluarkan, terutama bagi para buruh di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Contohnya saja UMK Surabaya, di kota metropolitan ini, gaji minimum yang diterima buruh masih kurang dari 1,5 juta rupiah sebulan. Padahal melihat gaya hidup perkotaan yang dipamerkan, gaji sebanyak itu tidak akan mencukupi untuk makan sekeluarga. Belum lagi untuk urusan pendidikan dan kesehatan.

Jika memang pemerintah belum bisa memberi gaji yang layak bagi buruh, pemerintah seharusnya menyediakan lebih banyak fasilitas publik secara cuma-cuma. Untuk pendidikan dan kesehatan, misalnya, dua aspek penting masyarakat awam ini seharusnya menjadi tanggungan pemerintah sepenuhnya. Ini supaya keluarga berpendapatan rendah tidak terpaksa mengorbankan pendidikan dan kesehatan demi memenuhi keperluan hidup lainnya. Kesehatan diperlukan untuk kelangsungan hidup. Pendidikan sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia di negara. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa lapangan pekerjaan juga harus seimbang dengan jumlah manusia terdidik agar mereka tidak terpaksa menjadi buruh kelak setelah menamatkan pendidikan. Ini penting agar lingkaran buruh dapat diminimalisir sehingga negara kita dapat menumpukan perhatian untuk melahirkan tenaga profesional.

Banyak negara yang sudah beralih kepada penyediaan tenaga profesional. Sebut saja Malaysia, sektor perburuhan tidak lagi diisi oleh rakyatnya sendiri. Malah sektor ini diambil alih oleh "buruh ekspor" dari negara-negara tetangga, termasuk dari Indonesia. Walaupun minim kebajikan, para buruh ini masih bisa menikmati upah minimum yang cukup tinggi dibanding upah minimum di negara asalnya. Gaji minimum di semenanjung Malaysia untuk sektor ekonomi adalah sekitar 2.75 juta rupiah sebulan. Ini berlaku untuk rakyat Malaysia dan juga pekerja asing di negara Menara Kembar tersebut. Khususnya bagi rakyat Malaysia, kebajikan publik sangat diperhatikan oleh pemerintah melalui pendidikan gratis sampai lulus sekolah menengah dan biaya pengobatan yang sangat murah. Tidak heran jika demonstrasi pada HBS sangat jarang terjadi di Malaysia.

Jika pemerintah Indonesia lebih memperhatikan nasib buruh dan rakyat Indonesia pada umumnya dengan memajukan infrastruktur awam dan pemberian layanan publik secara optimal, hal-hal seperti demonstrasi untuk melepaskan kekecewaan atau menyampaikan tuntutan dapat dikurangi. Perlu adanya inisiatif positif dari pihak pemerintah untuk memenuhi tuntutan para buruh agar nasib mereka lebih sejahtera dan tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Sektor lapangan pekerjaan perlu juga dimajukan agar rakyat Indonesia tidak perlu bersusah payah ke luar negara untuk menjadi buruh yang berpotensi berhadapan dengan masalah sosial dan kemanusiaan. Harapannya, Indonesia bisa menjadi lebih baik dengan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan rakyat, terutama golongan minoritas, mendapat kesejahteraan yang layak.


sumber:
MetroTV
Kompas
Antaranews
Jakpost

Read More